 |
| Lahan Tidur FTZ Karimun (internet) |
Ketua LSM Kiprah, John Saputra pada keprionline daily mengatakan, perusahaan swasta yang paling banyak menguasai lahan adalah PT Citra Karimun Perkasa (CKP).
Perusahaan ini menguasai lahan seluas 4.025 hektare, namun lahan ini dibiarkan kosong alias menganggur.
Perusahaan ini menguasai lahan seluas 4.025 hektare, namun lahan ini dibiarkan kosong alias menganggur.
''Luas lahan yang dikuasai PT CKP mencapai separuh dari total luas lahan kawasan FTZ. Hal ini berdampak pada lambannya pengembangan investasi, investor kesulitan mendapatkan lahan akibat banyaknya lahan yang dikuasai CKP,'' katanya.
Menurut Peraturan Pemerintah No 48 tahun 2007 tentang FTZ Karimun, luas lahan FTZ Karimun sekitar 8.862,018 hektare, sedangkan total luas Pulau Karimun Besar sekitar 13.954,030 hektare.
Dari seluas itu, luas hutan lindung sekitar 1.750 hektare. Artinya, luas lahan yang disiapkan untuk investor hanya sekitar 3.087 hektare, itupun belum dikurangi dengan lahan yang dikuasai perusahaan granit dan masyarakat untuk pemukiman dan perkebunan.
''Pemerintah daerah seharusnya mengambil alih lahan tidur yang dikuasai pihak swasta. Tujuannya agar perkembangan investasi lebih cepat. Investor punya pilihan dalam menentukan lahan,'' katanya.
John mengatakan, banyaknya lahan tidur juga menyulitkan Badan Pengusahaan Kawasan FTZ untuk memplot lahan industri, perdagangan dan jasa.
''Investor belum tentu mau menempati lahan pantai jika tidak sesuai dengan usaha yang dijalani,'' tuturnya.
Dia menilai, banyaknya investor yang batal menanamkan modalnya di kawasan FTZ akibat keterbatasan lahan.
''Pemerintah daerah harus meninjau ulang status penguasaan lahan pihak swasta namun dibiarkan menganggur,'' katanya menegaskan.
Menurut Peraturan Pemerintah No 48 tahun 2007 tentang FTZ Karimun, luas lahan FTZ Karimun sekitar 8.862,018 hektare, sedangkan total luas Pulau Karimun Besar sekitar 13.954,030 hektare.
Dari seluas itu, luas hutan lindung sekitar 1.750 hektare. Artinya, luas lahan yang disiapkan untuk investor hanya sekitar 3.087 hektare, itupun belum dikurangi dengan lahan yang dikuasai perusahaan granit dan masyarakat untuk pemukiman dan perkebunan.
''Pemerintah daerah seharusnya mengambil alih lahan tidur yang dikuasai pihak swasta. Tujuannya agar perkembangan investasi lebih cepat. Investor punya pilihan dalam menentukan lahan,'' katanya.
John mengatakan, banyaknya lahan tidur juga menyulitkan Badan Pengusahaan Kawasan FTZ untuk memplot lahan industri, perdagangan dan jasa.
''Investor belum tentu mau menempati lahan pantai jika tidak sesuai dengan usaha yang dijalani,'' tuturnya.
Dia menilai, banyaknya investor yang batal menanamkan modalnya di kawasan FTZ akibat keterbatasan lahan.
''Pemerintah daerah harus meninjau ulang status penguasaan lahan pihak swasta namun dibiarkan menganggur,'' katanya menegaskan.
1 comment:
sayang ya, disaat pemerintah kesulitan perluasan lahan terutama untuk menambah lahan pangan, ini dibiarkan terlantar...
Post a Comment